Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), sebagai institusi yang melahirkan para penegak keadilan, kini menghadapi tantangan besar dalam membuktikan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia di lingkungannya sendiri. Isu kekerasan seksual yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir memaksa civitas akademika untuk berefleksi: sejauh mana hukum benar-benar hadir bagi para korban di dalam kampus?
Fenomena Gunung Es di Kampus Hukum
Kekerasan seksual di lingkungan kampus sering kali diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Meskipun FH UI dikenal memiliki mahasiswa dan pengajar yang vokal terhadap isu keadilan, kasus-kasus pelecehan tetap terjadi, baik secara verbal, fisik, maupun berbasis elektronik.
Relasi kuasa yang timpang—antara senior dan junior, atau dosen dan mahasiswa—sering kali menjadi faktor utama yang membungkam korban. Di tengah tekanan akademik dan kekhawatiran akan stigma sosial, banyak korban yang memilih untuk diam.
Langkah Strategis: Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021
Sejalan dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, UI telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Di tingkat fakultas, FH UI dituntut untuk tidak hanya mematuhi regulasi tersebut secara administratif, tetapi juga menciptakan ekosistem yang aman melalui:
- Edukasi Berkelanjutan: Mengintegrasikan pemahaman mengenai consent (persetujuan) dan batasan perilaku sejak masa orientasi mahasiswa baru.
- Sistem Pelaporan yang Aman: Menyediakan kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas korban guna meminimalisir risiko intimidasi.
- Pendampingan Psikologis: Memastikan korban mendapatkan pemulihan trauma secara profesional sebelum atau selama proses hukum internal berjalan.
Peran Mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan
Peran organisasi mahasiswa seperti BEM FH UI sangat krusial. Melalui departemen yang berfokus pada advokasi gender dan perlindungan anak, mahasiswa terus menyuarakan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus. Aksi kolektif mahasiswa menjadi kontrol sosial agar pihak dekanat tetap konsisten dalam menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu.
